3) Media massa sebagai corong aspirasi publik, sebagai mata dan telinga masyarakat, dapat mengkonstruksi realitas masyarakat. Ketika media massa turut meributkan pergantian jabatan di lingkungan TNI dan Polri, sebenarnya dapat dijadikan suatu indikasi bahwa TNI masih tetap menarik perhatian serta tidak lepas dari pencermatan publik. Namun di balik itu semua ada yang perlu kita ingatkan kepada media massa dalam mempublikasikan suatu informasi dan berita. Menurut pendapat saya sendiri kegiatan yang berlangsung dengan segala dinamisasinya di lingkungan TNI seharusnya bukan menjadi sesuatu yang perlu dikonsumsi oleh publik sipil, akan tetapi di negara ini kekuatan penyebaran informasi dan berita milik TNI dan Polri masih kurang kuat kedudukannya, sehingga dirasa perlu adanya pemanfaatan penyebaran informasi dan berita tentang TNI dan Polri melalui media massa sipil. Berbagai analisis spekulatif yang dilansir terdapat pihak-pihak yang berkepentingan di baliknya, yang tendensinya menekan Presiden atau Panglima TNI untuk mendudukkan seseorang dalam jabatan tertentu. Usulan-usulan yang selama ini kita lihat dari sejumlah politikus, sebagaimana disampaikan ,elalui media massa seolah mereka mempunyai kewenangan dan hak untuk mengatur organisasi TNI dan Polri. Hal ini perlu kita waspadai mengingat aneka usulan yang seolah memaksa itu hanya akan memberi pendidikan yang keliru kepada masyarakat. Oleh karena itu, bagi kebanyakan publik figur (termasuk pejabat TNI dan Polri), media massa akan dilihat sebagai sesuatu yang sangat ‘menggairahkan’. Bagi mereka media tak ubahnya sebagai cermin, yang setiap saat dapat dipakai untuk melihat dirinya sendiri. Melalui media, segala kegiatannya akan dapat dinilai masyarakat umum, hingga terbentuklah opini serta image massa tentang dirinya dan organisasi. Bila demikian sudah sewajarnya jika TNI dan Polri memperhitungkan betul kekuatan media massa, karena dalam hitungan singkat media massa dapat melambungkan atau sebaliknya menghempaskan seseorang.
Pemberitaan yang beredar memang tidak akan sama porsinya di setiap media, apalagi skala coverage masing-masing media adalah lingkup nasional dan pada saat yang bersamaan ada pemberitaan lain yang lebih menarik dan informatif untuk diliput daripada pemberitaan eksklusif dari kalangan tertentu, meski itu adalah liputan dari militer Indonesia, akan tetapi berita serah terima jabatan di kalangan militer bukanlah hal yang baru atau menarik bagi setiap pembaca. Selain itu pemberitaan mengenai sertijab Kapolda Jaya dan Camat jauh lebih dekat secara emosional dan sosial dengan setiap lapisan masyarakat dan sifat eksklusifitas pemberitaan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pemberitaan sertijab Kasau. Di dalam struktur sosial masyarakat, posisi Kapolda Jaya dan Camat sifatnya lebih dekat kepada semua lapisan masyarakat terutama di daerah Jakarta, dimana semua orang sudah lebih mengenal dan memahami fungsi serta tugas Kapolda Jaya dan Camat yang jelas memiliki pengaruh langsung terhadap struktur masyarakat sehingga dapat dianggap memenuhi karakteristik universalitas; misalnya Kapolda Jaya dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan dengan kepolisian sebagai ujung tombaknya sedangkan Camat dilihat dari sisi administrasi pemerintahan, sosial dan budaya masyarakat setempat; dibandingkan dengan fungsi dan tugas Kasau yang sifatnya eksklusif hanya kepada lingkungan TNI AU, lingkungan kemiliteran dan keamanan pemerintahan serta negara, selain itu tugas dan tanggung jawabnya lebih kepada lingkungan TNI AU dan keamanan negara yang dampaknya tidak langsung kepada masyarakat luas. Lain halnya jika yang meliput adalah media internal militer atau TNI AU sendiri misalnya Angkasa Online, Buletin, website TNI AU dan Mabes TNI misalnya yang pasti akan memberikan laporan pemberitaan secara mendalam mengenai sertijab tersebut karena memang kepentingan dan exposure ke dalam lingkungan TNI AU sangat tinggi, karena dianggap sebagai salah satu posisi penting di dalam lingkungan TNI AU.
Dilihat dari sisi agenda setting, pemberitaan media mengenai sertijab Kasau bisa saja dianggap tidak sesuai dengan agenda media dan agenda publik tapi lebih kepada agenda mengenai kebijakan tertentu (rotasi pejabat) sehingga nilai jual berita tersebut jika dibandingkan pemberitaan lain yang sejenis persentasenya lebih sedikit. Namun, sesungguhnya pemberitaan sertijab tersebut bisa saja menjadi besar jika pihak TNI AU memberikan arahan yang tepat, apa manfaat dan nilai pemberitaan yang dianggap ‘penting’ tersebut dan bukan sekedar memberikan pengarahan dan undangan kepada pihak pers untuk meliput lalu tidak melakukan pengawasan, monitoring, dan pendekatan yang baik dengan pihak pers agar pemberitaan tersebut dapat memberikan nilai lebih bagi TNI AU, dan perlu kita sadari juga bahwa tidak semua pihak paham dan mengerti apa saja kegiatan yang dilakukan oleh TNI AU, terutama pihak pers yang sebagian besar tidak terlalu mengenal dunia kemiliteran.
Pemberitaan yang diberikan adalah mengenai terjadinya kecelakaan pesawat, kegiatan militer di daerah konflik, kebijakan baru mengenai pengamanan negara dan alutsista, atau misalnya mengenai kegiatan, penghargaan atau keberhasilan-keberhasilan TNI AU lainnya yang secara tidak langsung akan menimbulkan rasa ingin tahu adanya unsur sosial, ideologi dan politik pasti akan menarik pembaca karena memiliki informasi yang menarik pembaca. Selain itu konsep publikasi berita dan liputannya masih harus melalui beberapa tahap, misalnya pihak redaksi yang masih harus mengedit ulang keseluruhan liputan sesuai dengan kepentingan media dan informasi apa yang dianggap layak atau penting untuk diinformasikan kepada masyarakat, dan apakah ada unsur lainnya yang terikat kepada pemberitaan tersebut. Camat memegang peranan dalam kehidupan masyarakat seperti dalam pembuatan KTP, izin pembangunan suatu proyek, jual beli tanah dan sebagainya sehingga terlihat jelas tugas Camat menyangkut pada banyak orang dibandingkan dengan seorang Dankodikau bahkan Kasau sekalipun yang hanya terbatas pada institusi TNI AU.
Pemberitaan yang beredar memang tidak akan sama porsinya di setiap media, apalagi skala coverage masing-masing media adalah lingkup nasional dan pada saat yang bersamaan ada pemberitaan lain yang lebih menarik dan informatif untuk diliput daripada pemberitaan eksklusif dari kalangan tertentu, meski itu adalah liputan dari militer Indonesia, akan tetapi berita serah terima jabatan di kalangan militer bukanlah hal yang baru atau menarik bagi setiap pembaca. Selain itu pemberitaan mengenai sertijab Kapolda Jaya dan Camat jauh lebih dekat secara emosional dan sosial dengan setiap lapisan masyarakat dan sifat eksklusifitas pemberitaan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pemberitaan sertijab Kasau. Di dalam struktur sosial masyarakat, posisi Kapolda Jaya dan Camat sifatnya lebih dekat kepada semua lapisan masyarakat terutama di daerah Jakarta, dimana semua orang sudah lebih mengenal dan memahami fungsi serta tugas Kapolda Jaya dan Camat yang jelas memiliki pengaruh langsung terhadap struktur masyarakat sehingga dapat dianggap memenuhi karakteristik universalitas; misalnya Kapolda Jaya dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan dengan kepolisian sebagai ujung tombaknya sedangkan Camat dilihat dari sisi administrasi pemerintahan, sosial dan budaya masyarakat setempat; dibandingkan dengan fungsi dan tugas Kasau yang sifatnya eksklusif hanya kepada lingkungan TNI AU, lingkungan kemiliteran dan keamanan pemerintahan serta negara, selain itu tugas dan tanggung jawabnya lebih kepada lingkungan TNI AU dan keamanan negara yang dampaknya tidak langsung kepada masyarakat luas. Lain halnya jika yang meliput adalah media internal militer atau TNI AU sendiri misalnya Angkasa Online, Buletin, website TNI AU dan Mabes TNI misalnya yang pasti akan memberikan laporan pemberitaan secara mendalam mengenai sertijab tersebut karena memang kepentingan dan exposure ke dalam lingkungan TNI AU sangat tinggi, karena dianggap sebagai salah satu posisi penting di dalam lingkungan TNI AU.
Dilihat dari sisi agenda setting, pemberitaan media mengenai sertijab Kasau bisa saja dianggap tidak sesuai dengan agenda media dan agenda publik tapi lebih kepada agenda mengenai kebijakan tertentu (rotasi pejabat) sehingga nilai jual berita tersebut jika dibandingkan pemberitaan lain yang sejenis persentasenya lebih sedikit. Namun, sesungguhnya pemberitaan sertijab tersebut bisa saja menjadi besar jika pihak TNI AU memberikan arahan yang tepat, apa manfaat dan nilai pemberitaan yang dianggap ‘penting’ tersebut dan bukan sekedar memberikan pengarahan dan undangan kepada pihak pers untuk meliput lalu tidak melakukan pengawasan, monitoring, dan pendekatan yang baik dengan pihak pers agar pemberitaan tersebut dapat memberikan nilai lebih bagi TNI AU, dan perlu kita sadari juga bahwa tidak semua pihak paham dan mengerti apa saja kegiatan yang dilakukan oleh TNI AU, terutama pihak pers yang sebagian besar tidak terlalu mengenal dunia kemiliteran.
Pemberitaan yang diberikan adalah mengenai terjadinya kecelakaan pesawat, kegiatan militer di daerah konflik, kebijakan baru mengenai pengamanan negara dan alutsista, atau misalnya mengenai kegiatan, penghargaan atau keberhasilan-keberhasilan TNI AU lainnya yang secara tidak langsung akan menimbulkan rasa ingin tahu adanya unsur sosial, ideologi dan politik pasti akan menarik pembaca karena memiliki informasi yang menarik pembaca. Selain itu konsep publikasi berita dan liputannya masih harus melalui beberapa tahap, misalnya pihak redaksi yang masih harus mengedit ulang keseluruhan liputan sesuai dengan kepentingan media dan informasi apa yang dianggap layak atau penting untuk diinformasikan kepada masyarakat, dan apakah ada unsur lainnya yang terikat kepada pemberitaan tersebut. Camat memegang peranan dalam kehidupan masyarakat seperti dalam pembuatan KTP, izin pembangunan suatu proyek, jual beli tanah dan sebagainya sehingga terlihat jelas tugas Camat menyangkut pada banyak orang dibandingkan dengan seorang Dankodikau bahkan Kasau sekalipun yang hanya terbatas pada institusi TNI AU.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar